Medsos Sebagai Ruang Promosi Desa Wisata

AdvertisementAds Sharp

SUARATERKINI, Jakarta – Dalam keseharian, kita pernah melihat bahwasanya terdapat salah satu fenomena yang cukup membuat kita dan penulis khawatir, yaitu hoax. Hoax yang diawal sangat nge-trend ketika pemilihan presiden menjelma menjadi momok yang menakutkan dan telah membuat adanya konflik horisontal ataupun vertikal dalam masyarakat Indonesia.

Konflik yang seharusnya tidak terjadi justru menjadi hadir dan dalam hal ini penulis berfikir bahwasanya semua ini dikarenakan orang Indonesia tidak siap dan tidak cakap dalam menggunakan media sosial. Pedahal jika seandainya digunakan secara benar, hal seperti desa wisata nusantara bisa dipromosikan.

Penulis mencoba merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi dan tentu bicara mengenai sebuah solusi. Kita semua memahami, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa media sosial. Termasuk dalam fenomena yang hari ini ada, anak-anak terbiasa menggunakan Tiktok Instagram dan lain sebagainya dan mungkin untuk generasi yang lebih senior terbiasa menggunakan Facebook atau twitter.

Dalam penggunaanya, orang Indonesia memang tidak terlalu sering untuk melakukan check and recheck atas informasi yang mereka dapatkan hari ini. Hal terlihat misalkan dalam postingan mengenai salah satu tokoh yang dianggap tidak memiliki agama atau tuduhan-tuduhan lain di media seperti Tiktok, Facebook, Instagram dan lain-lainnya. Tidak disediakan satu platform untuk mengecek apakah berita atau informasi tersebut benar adanya, khususnya untuk informasi informasi yang dianggap penting.

BACA JUGA:  Pegadaian Gelar Bazar Emas & Kuliner Serentak di 61 Kota

Tapi disisi lain manusia sebagai makhluk yang berfikir barangkali sudah seharusnya menjadi filter utama tanpa mengharapkan adanya teknologi untuk mengecek soal kebohongan dan atau kebenaran dari informasi tersebut. Hal inilah barangkali bagi penulis yang menjadi masalah, penulis melihat bahwa tentu apabila hal ini dibiarkan begitu saja tanpa solusi akan menghasilkan banyak masalah.

Bayangkan suatu informasi bisa mengadu domba satu kelompok atau perorangan atau lebih parah, bisa menghasilkan konflik yang berskala daerah atau mungkin nasional. Tentu kita tahu dalam beberapa masalah politik dan sosial di Indonesia hal seperti ini sering terjadi.

Penulis juga memahami dan meyakini apabila media sosial yang digunakan secara bijaksana dan baik tentu akan memberikan efek besar kepada masyarakat akan memberikan begitu banyak keuntungan dalam kecepatan informasi dan mampu mengakses tempat-tempat yang dahulu barangkali tidak bisa diakses oleh media sebagaimana koran dan teman temannya.

Solusi yang penulis tawarkan sebenarnya adalah solusi yang barangkali klise, namun penulis melihat bahwa solusi ini memang solusi yang efektif. Pertama, yang bisa dilakukan pada Taraf pemerintah barangkali adalah menciptakan semacam tim untuk melihat apakah informasi yang di bagikan tersebut benar atau salah begitupun dengan media media lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut, sehingga jika dikemudian ada yang kecolongan menyebarkan informasi tersebut maka pemerintah bisa langsung menindak atau memberikan edukasi mengenai informasi tersebut.

BACA JUGA:  Sharp Greenerator Gaungkan SCBD ‘Saya Cinta Bersih Dong’ di Citayam Fashion Week

Disisi lain sebagai pemegang kendali atas media sosial tersebut masyarakat sudah seharusnya memahami fungsi-fungsi media sosial dan tidak berlebihan dalam penggunaan nya, misalkan para pemuda yang ada di desa bisa memberikan penyuluhan kepada angkatan angkatan terdahulu yang tidak terbiasa menggunakan handphone.

Bagaimana caranya untuk melakukan cek dan dicek suatu berita atau misalkan sekelompok mahasiswa yang pergi KKN dengan memberikan pengetahuan bagaimana membedakan berita yang benar dan berita yang bohong. Hal seperti itulah untuk menyikapi benar dan tidaknya suatu informasi, sebagaimana orang orang terdidik yang lebih mengetahui dasar ilmu nya dibandingkan yang lain.

Bisa juga misalkan masyarakat sendiri berusaha untuk membangun tempat tempat tersebut dengan bantuan bantuan stakeholder atau Swadaya masyarakat sendiri lembaga-lembaga yang berusaha untuk memberikan edukasi dan literasi media kepada masyarakat baik di kota maupun di desa karena hanya dengan dari masyarakat sendiri lah kontrol media sosial bisa diberikan.

Tentu kita boleh menuntut kepada pemerintah untuk memberikan layanan tersebut, namun disisi lain soal kontrol pemerintah barangkali masih ada sebuah perdebatan yang disebut “apakah itu tidak akan berefek pada privasi” kita satu-satunya cara agar privasi dan kebebasan kita ber media sosial kita tetap terjaga tanpa merasa tanda kutip dua dimata Matai adalah dengan memulai filter itu dari diri sendiri.

BACA JUGA:  Program Ikonik Pertamina Foundation Raih Ekselen Top CSR Awards 2023

Sehingga penulis melihat apabila hal ini dilakukan barangkali anak muda di setiap desa bisa lebih bijaksana untuk menggunakan media sosial anak muda di kota bisa menggunakannya untuk yang lebih baik bapa dan ibu yang mungkin dahulu tidak pernah memiliki media sosial bisa memahami apa saja yang harus bisa dibagikan sebagaimana contoh barangkali sebuah desa di Indonesia memiliki potensi wisata bisa dipromosikan secara gratis.

Sehingga Desa Wisata Nusantara atau Desa Wisata yang menjadi fokus pemerintah dalam membangun investasi bisa terjalin. Dimana Desa Wisata ini diharapkan menjadi sebuah wadah pengembangan wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa guna mengubah Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa PDTT dari Status desa sangat tertinggal menjadi desa tertingal, dari Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, dari status Desa Berkembang menjadi Desa Maju, dan yang paling diharapkan adalah semua Desa yang ada di Indonesia statusnya menjadi Desa Mandiri. Lewat aplikasi aplikasi media sosial tersebut sehingga akhirnya media sosial berlaku sebagaimana seharusnya yaitu membagi kan informasi sebaik-baiknya di ranah internet.

Penulis :
Wildan Muhammad Qurtubhi