SUARATERKINI, Tanjungpandan – Komunikasi pemerintah daerah Kabupaten Belitung perlu diperbaiki di tengah pandemi Covid-19. Terlebih, di tengah semakin meningkatnya angka kasus positif dan pasien meninggal akibat Covid-19, masyarakat memiliki hak untuk mendapat ketenangan dan kenyamanan dari pemerintah daerah.
DPD KNPI Belitung melalui Departemen Hubungan Antar Lembaga, Kajian Strategis dan Politik, Dicky Febriawan angkat bicara soal beredarnya video Bupati Belitung di media sosial.
“KNPI meminta pemerintah dan pejabat tinggi di Belitung ini memperbaiki komunikasi publiknya, khususnya di tengah pandemi Covid-19, ujar bung Dicky, Jumat (23/7) kepada Suaraterkini.
Menurutnya, hal tersebut untuk merespon ramainya komentar publik di media sosial maupun di dalam percakapan grup, yang mengkritisi pernyataan Bupati Belitung di salah satu media massa.
“KNPI Belitung menyayangkan pernyataan tersebut, kami menilai seorang Bupati tidak etis berbicara seperti itu, apalagi sampai membuat kegaduhan di masyarakat,” lanjut Dicky.
Pihaknya merasa, semua masyarakat tahu bahwa sekarang Covid-19 di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dan jumlah korban meninggal yang sangat signifikan. Terhitung sampai 22 Juli 2021, jumlah pasien positif aktif ada 718, dengan pasien meninggal mencapai 101 orang.
“Maka dari itu kita sepakat untuk tetap menyerukan disiplin untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M di manapun berada,” tambahnya.
Namun disisi lain ia menambahkan, pemerintah juga harus memberikan edukasi, pencerahan yang humanis dan persuasif ke masyarakat, bukan menambah kegaduhan dan ketidakpastian.
Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ppkm di kabupaten Belitung apakah efektif atau tidak selama ini, serta mengkaji secara keseluruhan dari segi kesehatan dan ekonomi. Pemerintah harus mendengar aspirasi, dan meakomodir kepentingan masyarakat, agar mampu memberikan solusi kongkret dan mencari titik temu, agar sama-sama bisa berjalan berdampingan antara kesehatan dan ekonomi.
“Harapan kami agar pemerintah dapat lebih bijaksana dan mempunyai strategi serta formulasi dalam membuat kebijakan. Di luar sana banyak masyarakat yang berteriak, contoh nya seperti UMKM, pedagang, pelaku usaha dll yang sangat merasakan dampak PPKM ini,” keluhnya.
Disamping itu, kebutuhan lainnya juga tidak tercukupi sampai ini. Pemerintah daerah harus hadir dalam memberikan perlindungan dan solusi di tengah situasi ekonomi yang sulit sekarang ini. Pemerintah pun harus memastikan adanya pengawasan yang efektif dan kontrol yang ketat sehingga mobilitas masyarakat dapat dikendalikan dan masyarakat disiplin mematuhi prokes.
“Semua stakeholder terkait harus dilibatkan, jangan sekadar formalitas saja. Serta memberikan edukasi untuk percepatan dan kesadaran vaksinasi kepada masyarakat,” lanjutnya.
Kemudian ia melanjutkan, pemerintah harus tetap memberikan bahkan meningkatkan bantuan sosial menjadi dua kali lipat kepada masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya di zona merah atau di wilayah yang diberlakukan pengetatan. Solusi kepada pedagang kecil yang terkena dampak PPKM juga harus diperhatikan, apalagi pendapatan mereka relatif menurun selama pemeberlakuan ppkm ini.
“Pemerintah harus bisa memberi sedikit kelonggaran untuk kegiatan ekonomi masyarakat kecil, asalkan pedagang tetap juga disiplin menerapkan prokes dan mampu memberikan edukasi kepada pelanggannya,” ujarnya.
Kesimpulannya, KNPI berharap agar komunikasi publik pemimpin dan pejabat tinggi di daerah dapat di perbaiki agar tidak membuat masyarakat panik, stres, dan terprovokasi.
“KNPI berharap setiap risiko dipikirkan matang-matang dalam membuat kebijakan, serta harus memikirkan jangka pendek dan jangka panjang, terutama dari segi kesehatan masyarakat dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini,” tutupnya. (wil)
