SUARATERKINI, Tanjungpandan – Pemerintah pusat berencana menaikkan harga bahan bakar minyak. Belanja subsidi pada tahun ini mencapai Rp 578,1 triliun, jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya ditetapkan. Pembengkakan subsidi gaji tak lepas dari keputusan pemerintah untuk tetap menahan harga bensin subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Namun, kas keuangan negara tidak bisa terus-terusan menanggung beban tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Belitung, Fajar Kawolu, ST mengatakan bahwa jumlah tersebut sudah terlalu besar.
“Subsidi adalah kewajiban negara untuk melindungi masyarakat, namun kalau jumlahnya sudah mencapai Rp 500 triliun ini sudah terlalu besar. Pemerintah semestinya dalam jangka panjang memikirkan sebuah solusi yang lebih konstruktif untuk menjadi buffer ekonomi,” ujar Fajar kepada SuaraTerkini, Sabtu (27/8).
Menurutnya, Pemerintah sudah memiliki rencana diantaranya green energy dan blue economy (ekonomi berbasis energi hijau) sudah mulai didorong, yang juga berkaitan dengan pertemuan G20 nanti.
“Angka subsidi sebesar RP 500 triliun jika dibangun untuk infrastruktur akan sangat banyak yang dapat dibangun. Jadi kita harus bijak dalam menanggapi rencana kenaikan bbm ini,” lanjut Fajar.
Menurutnya, masyarakat harus diajak dan didorong untuk mencari solusi. Salah satu solusi menurutnya adalah mempopulerkan transportasi berbasis listrik, karena itu jelas mengurangi antrian bbm.
“Seperti yang terjadi di Belitung, dimana seringkali terjadi antrian pertalite, namun sayangnya sering juga masyarakat antri mendapatkan pertalite, justru ketika ingin mencari pertamax, malah kosong,” tambahnya.
Ia menuturkan, pihaknya sebagai usahawan dan praktisi di bidang teknologi sebenarnya sudah memiliki solusi, yaitu transportasi berbasis listrik, namun ia berharap ada sebuah roadmap yang disediakan pemerintah daerah karena pemerintah pusat sudah mendorong. Tinggal bagaimana implementasi dan dukungan pemerintah daerah untuk mendukung transformasi tadi.
“Kita punya modal bahwa elektrifikasi di Pulau Belitung 100%, jika kita gantikan transportasi berbasis listrik, sebenarnya listriknya selalu ada, hanya baterai dan jangkauannya yang belum,” lanjut dia.
Ia menambahkan, bahwa keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM ini harus didukung dengan jalan pengembangan energi alternatif agar kegiatan masyarakat tidak terganggu dan ujung-ujungnya dapat berdampak pada mahalnya biaya dan meningkatnya inflasi.
“Semoga saja dengan pengurangan subsidi ini dapat memberi alternatif energi bagi masyarakat,” tutupnya. (wil)
