SUARATERKINI, Gorontalo – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyerahkan sebanyak 109 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran di kawasan transmigrasi Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Rabu (8/4/2026).
Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya percepatan legalisasi lahan sekaligus implementasi paradigma baru transmigrasi yang tengah digencarkan pemerintah.
“Hari ini kami hadir mewakili Menteri untuk menyerahkan SHM kepada warga transmigrasi. Ini bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati,” ujar Viva Yoga.
Ia menjelaskan, program transmigrasi kini menjadi bagian dari agenda besar pembangunan nasional yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden. Melalui Kementerian Transmigrasi, pemerintah terus mendorong pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi, mulai dari peningkatan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Tak hanya itu, pembangunan jalan non-status, bantuan irigasi pertanian, hingga pembangunan tanggul sungai juga menjadi fokus guna mendukung produktivitas masyarakat.
“Intinya, kami hadir untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya bagi warga transmigrasi, tetapi juga masyarakat lokal di sekitarnya,” tegasnya.
Tuntaskan Masalah Lahan Lama
Viva Yoga menegaskan, penyerahan SHM ini merupakan bagian dari transformasi dan revitalisasi program transmigrasi, khususnya dalam menyelesaikan persoalan lama terkait kepemilikan lahan.
“Kami ingin menuntaskan masalah masa lalu, terutama terkait lahan yang belum memiliki kepastian hukum. Melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, proses penerbitan SHM kini dipercepat,” jelasnya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, seperti tumpang tindih kawasan dengan wilayah kehutanan. Namun, pemerintah telah menyepakati solusi lintas kementerian.
“Jika kawasan transmigrasi berada di area kehutanan, maka Kementerian Kehutanan akan melepas status kawasan tersebut. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama,” tambahnya.
Sepanjang 2025, pemerintah telah menyelesaikan 17.531 SHM, dan sekitar 30 persen sisanya ditargetkan rampung pada 2026.
Seleksi Ketat Kawasan Transmigrasi Baru
Selain penyelesaian lahan, pemerintah juga mulai membuka peluang kawasan transmigrasi baru. Namun, Viva Yoga menegaskan, prosesnya kini jauh lebih selektif.
“Saat ini baru satu daerah yang disetujui, yaitu Kabupaten Sigi. Pemerintah daerah harus menyiapkan lahan yang clean and clear, bebas sengketa, serta memiliki potensi ekonomi yang jelas,” ungkapnya.
Menurutnya, kawasan transmigrasi tidak boleh hanya menjadi lokasi pemukiman, tetapi harus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan produk unggulan daerah.
“Harus ada aktivitas ekonomi yang nyata agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru,” katanya.
Fokus Pengembangan Komoditas Lokal
Untuk kawasan Gorontalo, Viva Yoga menyebut pengembangan sektor pertanian dan peternakan menjadi prioritas, seperti jagung, kelapa, hingga program hilirisasi ayam.
“Setiap daerah punya potensi berbeda. Di Gorontalo misalnya, kita dorong jagung dan kelapa, serta pengembangan peternakan melalui hilirisasi,” jelasnya.
Ia optimistis, dengan pendekatan baru ini, kawasan transmigrasi dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Kita ingin kawasan transmigrasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi baru di daerah,” pungkasnya.
