Suaraterkini.com, Jakarta – Sebuah inisiatif strategis dalam pembangunan kesehatan nasional resmi diluncurkan oleh Indonesia Health Development Center (IHDC). Bertempat di Hotel Luwansa, Jakarta, IHDC memperkenalkan “Blueprint Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025”, sebuah hasil kajian mendalam yang menawarkan pendekatan ideologis dan partisipatif dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih adil dan berdaulat.
Peluncuran ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah, akademisi lintas disiplin, organisasi profesi, komunitas kesehatan, hingga media. Acara ini dibuka langsung oleh Prof. Dr. Nila F. Moeloek, inisiator dan Ketua Dewan Pembina IHDC sekaligus Menteri Kesehatan RI periode 2014–2019.
“Kesehatan bukan sekadar urusan teknis atau angka statistik—kesehatan adalah soal ideologi. Sistem kesehatan kita harus dibangun di atas fondasi nilai keadilan sosial, sesuai dengan falsafah Pancasila,” tegas Prof. Nila dalam sambutannya, Rabu (20/8).
Dalam paparannya, Ketua Tim Peneliti IHDC Dr. Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, menjelaskan bahwa kajian ini merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai pakar lintas disiplin, melalui studi literatur, diskusi lintas sektor, dan forum pemikiran kritis. Kajian ini melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia, yaitu:
1. Kedaulatan Kesehatan. Mendorong kendali nasional atas sumber daya kesehatan, termasuk produksi alat dan obat dalam negeri.
2. Komunitas dan Solidaritas. Menguatkan semangat gotong royong dan keterlibatan komunitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.
3. Kesetaraan. Menjawab ketimpangan layanan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin.
4. Ekonomi dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan. Menegaskan pentingnya sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.
5. Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Mengembangkan gerakan literasi kesehatan sejak dini hingga tingkat komunitas.
6. Tata Kelola Kesehatan yang Baik. Mewujudkan birokrasi kesehatan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi.
Masing-masing dimensi dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian kesehatan, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkat partisipasi JKN, indeks literasi kesehatan, serta sistem audit sosial digital untuk layanan publik.
IHDC menekankan bahwa keenam dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diikat oleh satu prinsip utama: partisipasi rakyat. Bukan sekadar pelibatan formal, tetapi keterlibatan bermakna masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, hingga mengevaluasi sistem kesehatan.
“Tanpa partisipasi nyata dan kolektif, ideologi hanya akan menjadi slogan. Rakyat harus merasa memiliki sistem kesehatan, bukan sekadar menjadi pengguna,” ujar Prof. Nila.
Kajian ini turut memperkuat dasar ilmiahnya dengan rujukan pada filsafat sosial dan politik. Empat pakar lintas disiplin yang terlibat, yakni Prof. Semiarto Aji Purwanto (antropologi), Djarot Dimas, SH, MH (hukum kesehatan), Prof. Ascobat Gani (ekonomi kesehatan), dan Adhitya Ramadhan, SIP (jurnalis kesehatan).
IHDC berharap Blueprint Ideologi Kesehatan ini dapat menjadi dokumen strategis dalam arah kebijakan pembangunan nasional, tidak hanya dalam sektor kesehatan, tetapi juga lintas sektor, serta menjadi basis advokasi kebijakan dan gerakan masyarakat sipil.
Dalam sesi penutupan, IHDC secara simbolis menyerahkan Executive Summary Blueprint IHDC Model 2025 kepada perwakilan pemerintah, akademisi, dan media. IHDC juga menyatakan komitmennya untuk melanjutkan inisiatif ini melalui publikasi ilmiah, forum diskusi terbuka, serta kampanye edukasi publik secara luas.
