Kamrussamad: Kebijakan Fiskal Menkeu Diragukan Bisa Menahan Laju Kemiskinan

AdvertisementAds

SUARATERKINI, Jakarta – Anggota Komisi XI Kamrussamad pertanyakan keseriusan pemerintah dalam penangananan mewabahnya virus Covid 19. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama menteri Keuangan Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mempertanyakan penyertaan modal BUMN dianggap lebih penting dibandingkan menyelamatkan nyawa rakyat. Seharusnya kebijakan Fiskal Fokus Mengatasi Krisis kesehatan.

Kamrussamad mempertanyakan total dana yang sangat kecil dalam sektor kesehatan atasi covid 19 dibandingkan negara tetangga Malaysia. “Kenapa Indoensia Jauh lebih kecil anggaran Pandemic COVID Jika dibandingkan dgn Malaysia (Indonesia 2,5% dari PDB sedangkan Malaysia Resmi 10% dari PDB) sementara Jumlah Penduduk Indonesia jauh lebih besar katanya.

Dia mejelaskan bagimana cara kerja Stimulus 1 senilai Rp. 10,3T Triliun, stimulus Ke-2 senilai 22,5T, Dan kebijakan Fiskal Yang diumumkan Presiden senilai 405,1Triilun Yang terbagi dalam 4 komponen dan komponen terkecil ada sektor kesehatan dan Persiapan berikutnya bahwa kebijakan fiskal tersebut tepat sasaran dan mampu mengatasi PHK, menahan angka kenaikan kemiskinan serta mampu menahan Pertumbuhan menuju minus 0,4%.

BACA JUGA:  XL Axiata - Kemenag Luncurkan Program Baru AMD 2020

Kenapa ada skema Penyertaan modal Ke BUMN dalam Penyaluran Paket Kebijakan Fiskal Pandemic Covid -19, Jangan sampai ada hubungan dengan jiwasraya dan Asabri serta Bumiputra.

Karena itu kami menekankan Pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 agar difokuskan pada Kebijakan fiskal untuk Krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta Masyarakat miskin melalui Program jaring pengamat Sosial (Sosial safety net).

APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam memastikan pencapaian target – target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju.

Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lombatan besar menuju Indonesia Maju 2045, yang semakin menjadi krusial ditengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat perang dagang AS dan China yang belum ada tanda-tanda akan berakhir.

BACA JUGA:  Jabar Siapkan Strategi Lacak dan Tes COVID-19 Berbasis RT Butuh 262.388 Tracer Lapangan, 1.100 Tracer Digital

Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional, untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5%, Malaysia 4,37%, Thailand 2,35%, kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02%.

Stablisasi pertumbuhan ekonomi domestik dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia pada masa mendatang merupakan tantangan bersama yang harus digapai, agar akselerasi Indonesia Maju sebagaimana yang telah digariskan Presiden Jokowi dapat kita capai, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bermunculannya pusat-pusat ekonomi regional baru dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Sehingga, dalam kasus seperti ini pemerintah juga mesti memikirkan bagimana meningkatkan stimulus perdagangan dengan cepat sehingga masyarkat bisa bangkit secara cepat.(rls)