SUARATERKINI, Kalimantan Timur – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kebangkitan sektor perkebunan karet rakyat melalui program peremajaan, intensifikasi, hingga penguatan ekonomi petani di kawasan transmigrasi.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembug bersama Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) dan para petani karet di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu 23 Mei 2026.
Menurut Viva Yoga, komoditas karet masih menjadi primadona ekspor nasional. Indonesia bahkan menempati posisi sebagai eksportir karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Namun, produktivitas petani karet rakyat saat ini menghadapi berbagai tantangan serius.
“Sebagian besar pohon karet milik petani rakyat usianya sudah lebih dari 25 tahun sehingga produksinya menurun. Karena itu perlu dilakukan replanting atau peremajaan,” ujarnya.
Selain peremajaan, pemerintah juga menyoroti pentingnya program intensifikasi perkebunan melalui pemupukan, pembangunan jaringan pendukung, hingga pengembangan riset bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas pohon karet.
Viva Yoga menjelaskan, sekitar 90 persen perkebunan karet di Indonesia merupakan milik rakyat, dengan jumlah petani mencapai sekitar 2,1 juta kepala keluarga yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar di antaranya berada di kawasan transmigrasi maupun eks kawasan transmigrasi.
Karena itu, Kementerian Transmigrasi akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, BRIN, hingga Kementerian PUPR untuk menghadirkan kebijakan yang komprehensif bagi kesejahteraan petani karet.
“Kami ingin produktivitas meningkat, kualitas sadapan meningkat, dan petani mendapatkan added value. Bahkan ke depan perlu ada industrialisasi berbasis petani karet rakyat agar mereka memiliki nilai tambah,” katanya.
Dalam dialog dengan wartawan, Viva Yoga juga menanggapi maraknya alih fungsi lahan di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur menjadi area tambang batu bara dan perkebunan sawit akibat faktor ekonomi.
Menurutnya, pemerintah akan tetap melakukan pembinaan kepada warga transmigrasi sesuai amanat Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi. Salah satu upaya yang disiapkan yakni program tumpangsari untuk menambah penghasilan keluarga petani.
“Kita komunikasikan program tumpangsari seperti jagung, kapulaga, dan tanaman lain yang sesuai kondisi tanah agar ada trickle-down effect bagi kesejahteraan petani karet,” jelasnya.
Terkait subsidi pupuk, Viva Yoga mengakui bahwa hingga saat ini komoditas karet belum masuk dalam daftar penerima pupuk bersubsidi karena keterbatasan anggaran pemerintah.
Meski demikian, pihaknya akan memperjuangkan agar petani karet rakyat nantinya juga memperoleh akses subsidi pupuk.
“Langkah untuk memperjuangkan pupuk subsidi bagi petani karet adalah langkah yang tepat karena 90 persen perkebunan karet dimiliki rakyat,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi saat ini ditentukan berdasarkan e-RDKK dan CPCL yang disusun pemerintah bersama kementerian terkait.
Sementara itu, perwakilan APKARINDO, Irfan, menyebut kawasan transmigrasi penghasil karet terbesar di Kalimantan Timur berada di Kabupaten Paser serta kawasan Maloy dan Kaliorang di Kutai Timur.
Selain itu, sejumlah wilayah eks transmigrasi di Kutai Kartanegara yang dibuka sejak era 1980-an juga masih menjadi sentra perkebunan karet rakyat.
“Kawasan-kawasan ini ke depan akan terus didorong peningkatan kesejahteraannya sebagaimana arahan Pak Wamen,” ujarnya.
