SUARATERKINI, Tanjungpandan – Dewan Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) mempertanyakan kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Kami mempertanyakan kinerja Sekda yang merangkap ketua satgas covid, plt. Kasatpol PP, Ketua BPBD, Ketua Tim anggaran pemda, dalam hal tingginya angka kematian akibat covid dan ketersediaan tempat tidur untuk perawatan (BOR),” ujar Ketua DPD PSI Kab. Belitung Indra Setiawan, Selasa (10/8).
Menurutnya, BOR di RSUD Marsidi Judono sudah melampaui 95 persen, padahal seharusnya bisa ditambah dan dilakukan rencana aksi darurat dengan percepatan legalisasi RS darurat covid yang saat ini sudah diajukan oleh Komunitas Sosial Belitung.
“Namun sampai sekarang belum dilakukan upaya serius oleh jajaran dinkes dan satgas Covid,” keluhnya.
Selain itu menurutnya, kinerja tim anggaran juga mengecewakan karena realisasi belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan covid semester pertama tahun 2021 yang hanya mencapai 27,48 persen.
“Bahkan dana refocusing baru dicairkan kurang dari 5 persen,” lanjutnya.
Menurutnya, saat ini penanganan covid membaik karena ada banyak pihak relawan dan komunitas seperti komunitas sosial belitung (KSB), yayasan Bina Bakti Belitung (BBB), Gapabel (Gabungan Pecinta Alam Belitung), dan ormas lainnya yang membantu.
Oleh karena itu menurutnya, pihaknya meminta Sekda dan Kadinkes untuk mengundurkan diri sebagai wujud tanggungjawab moril kepada masyarakat Belitung.
“Apabila tidak mengundurkan diri, PSI mendesak Bupati agar dapat mencopot keduanya dari jabatan tersebut,” tegasnya. (wil)
